JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar pemeriksaan terhadap anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, pada Selasa (14/4/2026). Pemeriksaan ini dilakukan menyusul gelombang protes atas pernyataan politiknya yang menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum ulama dan pesantren di wilayah Madura dalam jaringan narkoba.
Dalam keterangannya usai pemeriksaan yang berlangsung tertutup tersebut, Habib Aboe tampak emosional. Sambil menahan tangis, Sekretaris Jenderal PKS ini menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada seluruh elemen masyarakat Madura, khususnya para kyai dan pengasuh pondok pesantren di wilayah Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
Pengakuan Salah dan Kekeliruan Komunikasi
Habib Aboe mengakui bahwa diksi yang ia gunakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BNN dan Polri pada awal April lalu telah memicu kegaduhan karena bersifat generalisir.
"Saya sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Saya menyadari bahasa saya terlalu mengglobalisir dan itu adalah kesalahan. Tidak ada sedikit pun niat dalam hati saya untuk merendahkan martabat ulama atau pesantren yang merupakan pilar moral bangsa," ungkapnya dengan nada parau di Gedung Nusantara, Jakarta.
Ia mengklarifikasi bahwa esensi dari pernyataannya sebenarnya adalah bentuk alarm atau peringatan dini agar semua lapisan masyarakat, termasuk institusi pendidikan agama, tetap waspada terhadap bahaya laten narkoba yang kini mulai menyasar berbagai lini tanpa pandang bulu.
Komitmen Tabayyun dan Rekonsiliasi
Menyikapi polemik ini, Habib Aboe menyatakan kesiapannya untuk melakukan langkah rekonsiliasi secara langsung. Ia berencana melakukan kunjungan silaturahmi kepada para tokoh dan ulama di Pulau Garam untuk memberikan penjelasan secara personal.
"Sebagai bentuk tanggung jawab, saya akan berusaha mendatangi para kyai dan tokoh Madura. Saya ingin menegaskan kembali bahwa peran ulama sangat strategis sebagai garda terdepan dalam pencegahan narkoba," tambahnya.
Pihak MKD DPR RI sendiri mencatat pengakuan dan permohonan maaf tersebut sebagai bagian dari penegakan kode etik anggota dewan. Kasus ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh pejabat publik agar lebih selektif dalam memilih diksi saat berbicara di ruang publik, terutama yang menyangkut isu sensitif keagamaan dan kedaerahan.
#HabibAboeBakar #MKDDPR #PKS #Madura #BeritaTerkini #PolitikIndonesia #UlamaMadura #KomisiIIIDPR #AntiNarkoba #BeritaNasional #Klarifikasi #EtikaPejabat #PesantrenMadura #HukumDanKeadilan
