MALANG – Pemerintah Kabupaten Malang resmi menerapkan kebijakan baru bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memberlakukan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) setiap hari Jumat. Keputusan ini diambil sebagai langkah transformasi budaya kerja sekaligus upaya efisiensi energi, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri.
Bupati Malang, Sanusi, menyampaikan hal tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Anusapati pada Rabu malam, 1 April 2026, didampingi Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib.
Aturan Ketat Selama WFH
Meski bekerja dari rumah, kedisiplinan tetap menjadi prioritas utama. Bupati menegaskan sejumlah aturan wajib yang harus dipatuhi oleh seluruh ASN.
"Selama WFH, ASN dilarang meninggalkan rumah, wajib responsif terhadap arahan pimpinan, dan siap hadir jika dibutuhkan," tegas Sanusi.
Selain larangan keluar rumah, ASN juga diwajibkan melakukan presensi secara berkala melalui aplikasi resmi yang disediakan Pemkab Malang. Tidak hanya itu, laporan kinerja harian berupa bukti atau output kerja juga harus disampaikan secara tertulis kepada atasan langsung.
Optimalisasi Sistem Digital
Untuk mendukung kelancaran pelayanan publik dan efektivitas kerja jarak jauh, seluruh perangkat daerah diinstruksikan untuk memaksimalkan penggunaan teknologi digital. Hal ini mencakup optimalisasi E-Office, penggunaan tanda tangan elektronik, serta pengelolaan kanal pengaduan masyarakat (LAPOR!) agar tetap berjalan optimal meski kantor kosong pada hari Jumat.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi pola kerja fleksibel demi meningkatkan produktivitas dan efisiensi di tengah dinamika global.
#PemkabMalang #WFH #ASNMalang #Malang #KabupatenMalang #KerjaDariRumah #DilarangKeluarRumah #Pemerintahan #InfoJatim #MalangHits #TransformasiKerja #EfisiensiEnergi
